Partai Kristen Lebanon Bentuk Kabinet Baru untuk Selesaikan Krisis Terburuk

Partai politik besutan presiden Kristen Lebanon, Michel Aoun, susun proposal untuk mengakhiri perselisihan, yang telah menghambat pembentukan kabinet baru yang didorong Perancis, agar Lebanon keluar dari krisis terburuknya sejak perang saudara 1975-1990.

Melansir Reuters pada Sabtu (19/9/2020), proposal tersebut diajukan pada Sabtu bersamaan dengan penyerahan kekuasaan kementerian, kepada kelompok sektarian yang lebih kecil.

Lebanon adalah negara yang membagi kekuasaan dalam negerinya berdasarkan sektarian agama, antara muslim dan Kristen. 

Sementara, belum ada komentar langsung dari kelompok Muslim Syiah, yang bersikeras terhadap susunan kabinet yang telah mereka pilih untuk mengisi beberapa pos.

Namun, sumber politik yang akrab dengan pemikiran kelompok Syiah yang dominan mengatakan, ragu gagasan proposal kabinet baru untuk reformasi pemerintahan dapat berjalan.

Upaya Lebanon untuk dengan cepat membentuk reformasi pemerintahan baru telah menemui jalan buntu, tentang bagaimana memilih menteri di negara yang loyalitas politik sebagian besar mengikuti garis agama sektarian. 

Batas waktu yang disepakati dengan Perancis untuk menunjuk kabinet baru dalam reformasi pemerintahan telah berlalu, yaitu 15 September.

Paris, yang memimpin dorongan internasional untuk menarik kembali Lebanon dari keruntuhan ekonomi, telah menyuarakan kekesalan dan mengatakan kepada Beirut untuk bertindak "tanpa penundaan."

Pemimpin Gerakan Patriotik Bebas (FPM), partai yang didirikan oleh Presiden Michael Aoun dan bersekutu dengan Hezbollah, mengusulkan "melakukan percobaan untuk mendistribusikan kekuasaan kementerian berdaulat ke beberapa sekte yang lebih kecil, khususnya kepada Druze, Alawi, Armenia dan Kristen minoritas."

Pernyataan itu dikeluarkan setelah Gebran Bassil, ketua FPM dan menantu presiden, memimpin rapat pimpinan politik partai.

Bassil adalah seorang Maronit, komunitas Kristen terbesar di Lebanon. Mustapha Adib yang belum lama ditunjuk sebagai Perdana Menteri, pasca-ledakan Beirut, adalah seorang Muslim Sunni di bawah sistem pembagian kekuasaan sektarian Lebanon. 

Ia diharapkan dapat membenahi kepemimpinan kementerian, yang beberapa di antaranya telah dikendalikan oleh faksi yang sama selama bertahun-tahun. Kelompok utama Syiah Lebanon, yaitu Gerakan Amal dan Hezbollah yang didukung Iran dalam senjata berat, ingin memilih tokoh-tokoh untuk mengisi sejumlah posisi, termasuk menteri keuangan, posisi teratas yang sering disebut kementerian "berdaulat". 

Baca juga: Para Remaja dari Gereja Massachusetts Kumpulkan Lebih dari $7.000 untuk Para Korban Ledakan Beirut

Namun, seorang pejabat FPM mengatakan partai tersebut tidak membahas gagasan tentang pembagian posisi kementerian dengan Hezbollah atau Amal. 

"Kami mengusulkan strategi keluar bagi mereka yang terjebak dalam tradisi tanpa jalan keluar," kata pejabat itu kepada Reuters. Lebanon menjadi negara yang memiliki tumpukan hutang dengan bank-bank dalam negeri yang lumpuh, sehingga menteri keuangan akan memainkan peran penting. Salah satu langkah pertama dalam peta jalan Perancis adalah Lebanon melalui menteri keuangan harus berusaha memulai kembali pembicaraan yang mandek dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

Baca juga: Ledakan Beirut Libanon: 300.000 Warga Kristen Pertahankan Hak Tanah Mereka

(Sumber: Kompas)