Kardinal Zen Mengatakan Dia Siap Ditahan Setelah Hong Kong Berlakukan Hukum Keamanan Baru

Kardinal Joseph Zen telah mengatakan dia siap menghadapi penangkapan dan pengadilan di bawah undang-undang keamanan nasional baru Hong Kong.

Kardinal yang berusia 88 tahun itu mengatakan dalam sebuah video yang diposting di halaman Facebook-nya bahwa Hong Kong harus "siap untuk hal yang tidak terpikirkan" setelah Beijing memberlakukan undang-undang baru yang menyapu kebebasan berbicara dan perbedaan pendapat di wilayah tersebut.

"Saya akan berhati-hati; saya tidak berusaha menyinggung, tetapi ketika saya anggap perlu, saya akan mengatakannya," kata kardinal, yang merupakan kritikus blak-blakan terhadap China.


"Jika kata-kata yang benar dan pantas seperti itu dianggap melanggar hukum mereka, aku akan menanggung semua tuntutan, persidangan dan penangkapan. Banyak pendahulu telah mengalami hal yang sama. Kami telah melihat bagaimana Tuhan selalu membantu mereka."

Undang-undang keamanan nasional mulai berlaku pada tanggal 1 Juli, peringatan ulang tahun ke-23 penyerahan Hong Kong dari Inggris pada tahun 1997.

Di bawah hukum, tindakan subversi, pemisahan diri, terorisme, atau campur tangan asing kini dapat diadili oleh agen khusus yang dibentuk oleh Beijing.

Kardinal melanjutkan: "Untuk menerapkan undang-undang keamanan nasional ini, sangatlah tidak masuk akal bagi mereka [Partai Komunis China].

"Mereka tidak akan mendapat manfaat dari menghancurkan Hong Kong.

"Mungkin mereka benar-benar gila. Siapa yang tahu? Biarkan mereka begitu. Bukankah ada pepatah mengatakan, 'Mereka yang ingin dihancurkan Tuhan, dia pertama-tama dibuat marah?"

Baca juga: Hukum Keamanan Nasional Menjadi 'Ancaman Bagi Umat Kristen' di Hong Kong


Beberapa jam setelah undang-undang itu disahkan, aktivis Kristen pro-demokrasi Joshua Wong mengundurkan diri dari perannya dalam kelompok kampanye Demosisto mengutip kekhawatiran bahwa ia dapat diekstradisi ke China untuk menghadapi 10 tahun "pemenjaraan politik".

Perdana Menteri Boris Johnson menyebut pengesahan undang-undang itu sebagai "pelanggaran yang jelas dan serius" dari deklarasi bersama Sino-Inggris 1985 yang melindungi kebebasan tertentu selama 50 tahun pertama setelah penyerahan tersebut.

Di Commons pada hari Selasa, ia mengulangi tawaran kewarganegaraan Inggris untuk warga Hong Kong.

"Itu melanggar otonomi tingkat tinggi Hong Kong dan mengancam kebebasan dan hak yang dilindungi oleh deklarasi bersama," katanya.

"Kami menjelaskan bahwa jika China melanjutkan jalur ini, kami akan memperkenalkan rute baru bagi mereka yang berstatus Nasional Inggris (Luar Negeri) untuk memasuki Inggris, memberikan mereka cuti terbatas agar tetap dengan kemampuan untuk tinggal dan bekerja di Inggris dan setelah itu untuk mengajukan menjadi kewarganegaraan.

Baca juga: "Aku Akan Membela Orang Kristen di Seluruh Dunia”: Pesan Natal Boris Johnson (Video)


"Dan itulah tepatnya yang akan kami lakukan sekarang."

International Christian Concern telah mengatakan mereka khawatir akan nasib para pastor dan umat Kristen di bawah undang-undang yang baru.

Gina Goh, Manajer Regional ICC untuk Asia Tenggara, mengutuk pembebanan undang-undang tersebut, dengan mengatakan bahwa undang-undang itu "menghilangkan otonomi dan kebebasan Hong Kong".

"Rezim Xi Jinping tidak melakukan apa pun selain mengikis hak asasi manusia dan keadilan Hong Kong sejak ia menjabat pada 2012," katanya.

"Sudah waktunya bagi komunitas internasional untuk berdiri dalam solidaritas bersama Hong Kong dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghukum CCP."

Baca juga: China Secara Paksa Mencopot Salib Dari 250 Gereja di Satu Provinsi

(Sumber: Christiantoday)