Majukan Kebebasan Beragama di Seluruh Dunia, Trump Perintahkan Sediakan $50 Juta: "Tidak Ada Yang Boleh Dianiaya Karena Agama Mereka"

Menyebutnya "keharusan moral dan keamanan nasional," Presiden Trump mengeluarkan perintah eksekutif hari Selasa menyediakan $50 juta untuk mempromosikan kebebasan beragama di seluruh dunia dan untuk menekan negara-negara yang merupakan pelanggar terburuk untuk mengubah kebijakan mereka.

Perintah tersebut memberikan setidaknya $50 juta per tahun fiskal untuk "program yang memajukan kebebasan beragama internasional," menurut teks perintah. Departemen Luar Negeri dan USAID - agen pemerintah federal - akan memutuskan ke mana uang itu mengalir.


"Program-program seperti itu harus mencakup yang dimaksudkan untuk mengantisipasi, mencegah, dan menanggapi serangan terhadap individu dan kelompok berdasarkan agama mereka," kata perintah itu, yang diberi label "Perintah Eksekutif untuk Memajukan Kebebasan Beragama Internasional."

Dana $50 juta juga akan digunakan untuk:

• "Memastikan bahwa kelompok [agama] tersebut dapat bertahan sebagai komunitas yang berbeda;"
• "Mempromosikan akuntabilitas bagi para pelaku serangan semacam itu;"
• "Memastikan persamaan hak dan perlindungan hukum bagi individu dan kelompok tanpa   memandang kepercayaan;"
• "Meningkatkan keselamatan dan keamanan rumah ibadat dan ruang publik untuk semua agama;" dan,
• "Melindungi dan melestarikan warisan budaya komunitas agama" di seluruh dunia.

Perintah tersebut mensyaratkan Sekretaris Negara, dalam waktu 180 hari dan dengan konsultasi USAID, untuk "mengembangkan rencana untuk memprioritaskan kebebasan beragama internasional dalam perencanaan dan implementasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan dalam program bantuan luar negeri" dari Departemen Luar Negeri dan USAID.

Ini juga mensyaratkan Departemen Negara dan Perbendaharaan untuk "mengembangkan rekomendasi" untuk "memprioritaskan penggunaan alat ekonomi yang tepat untuk memajukan kebebasan beragama internasional" di negara-negara yang merupakan pelanggar serius.

Lebih lanjut, perintah tersebut mewajibkan karyawan pegawai negeri sipil Departemen Luar Negeri untuk menerima pelatihan tentang kebebasan beragama internasional.

Baca juga: AS Tawarkan Hadiah $7 Juta Untuk Informasi Menangkap Pemimpin Boko Haram, Abubakar Shekau


"Kebebasan beragama, kebebasan pertama Amerika, adalah keharusan moral dan keamanan nasional," kata perintah itu. "Kebebasan beragama untuk semua orang di seluruh dunia adalah prioritas kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dan Amerika Serikat akan menghormati dan dengan penuh semangat mempromosikan kebebasan ini. Seperti yang dinyatakan dalam Strategi Keamanan Nasional 2017, Pendiri kami memahami kebebasan beragama bukan sebagai ciptaan negara, tetapi sebagai anugrah Tuhan untuk setiap orang dan hak yang mendasar bagi pertumbuhan masyarakat kita."

Aliansi Pembela Kemerdekaan / Alliance Defending Freedom (ADF) memuji administrasi untuk perintah tersebut.

"Tidak seorang pun harus dianiaya karena agama atau kepercayaan mereka," kata Kelsey Zorzi, direktur internasional ADF untuk kebebasan beragama global. "Sudah terlalu lama, banyak negara telah melanggar hak-hak dasar orang beriman tanpa konsekuensi apa pun. Perintah eksekutif ini memastikan bahwa kebebasan beragama akan sepenuhnya dimasukkan ke dalam kebijakan luar negeri AS. Ini adalah dorongan yang sangat dibutuhkan untuk upaya melindungi hak semua orang yang tidak dapat dicabut atas kebebasan beragama."

Baca juga: Berpose dengan Alkitab di Depan Gereja St. John di Tengah Kerusuhan Sipil, Trump: "Amerika Akan Lebih Besar"

(Sumber: Christianheadlines)