Puluhan Ribu Orang Berkumpul dalam Barisan Pro-Kehidupan setelah Irlandia Utara Dipaksa Menetapkan Hukum Aborsi Inggris

Pekan lalu, hampir 20.000 pendukung pro-kehidupan berunjuk rasa menuju gedung pemerintah Irlandia Utara sebagai protes terhadap undang-undang aborsi baru-baru ini, seperti yang dilaporkan oleh Faithwire.

Undang-undang, yang disahkan oleh Parlemen Inggris, memerintahkan Irlandia Utara untuk memasukkan undang-undang aborsi Inggris. Saat ini, aborsi hampir ilegal di negara ini dengan pengecualian hanya diberikan untuk kasus-kasus ekstrem untuk menyelamatkan nyawa ibu. Pada tahun 2016-2017, hanya 13 aborsi terjadi di Irlandia Utara, menurut FaithWire. Sementara itu, hampir 200.000 aborsi dilakukan di Inggris dan Wales, di mana aborsi diizinkan hingga usia kehamilan 28 minggu.


"Sangat luar biasa melihat begitu banyak kesatuan untuk mengirim pesan yang jelas dan kuat kepada politisi kita bahwa inilah saatnya untuk mengesampingkan perbedaan dan membuat Majelis bangkit kembali," kata Petugas Kebijakan Irlandia Utara CARE, Mark Baillie.

Kelompok itu berdiri di depan gedung-gedung pemerintah sebelum berjalan menuju Gedung Parlemen di mana mereka berdiri selama enam menit tanpa bicara.

Majelis, pemerintah Irlandia Utara yang disebut Stormont, runtuh pada tahun 2017 ketika mantan wakil Menteri Pertama Martin Mcguiness mengundurkan diri setelah tuduhan skandal dan korupsi. Tidak ada kesepakatan yang telah ditetapkan sejak keruntuhan, mendorong pejabat Westminster untuk memaksakan hukum aborsi di Irlandia Utara jika Stormont tidak memulai kembali dan mengatur masalah tersebut sebelum 21 Oktober.

Para pengunjuk rasa yang marah berpendapat bahwa mereka tidak diminta.


"Keputusan oleh Westminster untuk memaksakan salah satu rezim aborsi paling liberal di mana pun di dunia pada kita tanpa berkonsultasi dengan orang-orang Irlandia Utara tidak dapat diterima," kata Baillie. "Kami tidak diminta, dan mereka tidak berani berbicara untuk kami."

NI Voiceless, sebuah organisasi pro-kehidupan, mengeluarkan pernyataan setelah protes, mengklaim, “Bahwa mereka, orang-orang pra-kelahiran Irlandia Utara, tidak dapat berbicara membela hak hidup mereka sendiri dan kami tidak bisa duduk tanpa membela mereka.”

Selain melegalkan aborsi, Westminster juga berharap untuk menyelaraskan NI di bawah hukum pernikahan sesama jenis, di mana saat ini ilegal.

Meskipun ada protes besar, jajak pendapat baru-baru ini oleh Amnesty International menunjukkan bahwa 65% warga Irlandia Utara percaya "bahwa melakukan aborsi seharusnya bukan kejahatan" sementara 78% mengatakan bahwa praktisi medis yang menyediakan layanan aborsi tidak boleh dikriminalkan, menurut BBC.


Akan tetapi, Marion Woods dari Lives Matter menemukan bahwa survei tersebut mengabaikan kebutuhan wanita.

"Apa yang kita hadapi di sini adalah kelompok-kelompok seperti Amnesty International yang menuangkan uang ke dalam jajak pendapat untuk mengajukan pertanyaan kepada orang-orang dan tidak memberi mereka pilihan nyata," katanya. "Mereka berbicara tentang menjadi pro-pilihan; pro-pilihan bagi mereka berarti akses ke aborsi. Jika wanita di sini dalam krisis sedang diberikan jalan aborsi untuk melakukan perjalanan, tetapi kita tidak benar-benar menempatkan dalam layanan perawatan dan struktur yang perlu ada di sana untuk mendukung wanita selama kehamilan, tentu saja mereka merasa bahwa tidak ada jalan keluar yang lain."

(Sumber: Christianheadlines)