'Akhiri Kekerasan dan Pembunuhan Sekarang': PBB Peringatkan Pemerintah Nigeria

"Serangan mematikan yang mengguncang Nigeria dapat memiliki efek riak di seluruh wilayah itu," pelapor khusus PBB.

Pelapor khusus PBB tentang pembunuhan di luar pengadilan telah mengutuk meningkatnya kekerasan dan ketidakamanan di Nigeria dan “kurangnya akuntabilitas atau tanggungjawab” bagi para pelaku.


Agnes Callamard, Pelapor Khusus PBB untuk eksekusi di luar proses hukum, eksekusi sewenang-wenang, meminta Pemerintah Buhari dan masyarakat internasional untuk memberikan perhatian khusus pada kekerasan yang masih ada di Nigeria tengah-utara.

Agnes Callamard, berbicara pada konferensi pers pada hari Senin di Abuja, ibukota Nigeria, mengatakan negara itu membutuhkan tindakan segera untuk mengakhiri "penekan tekanan" kekerasan yang telah merenggut ribuan nyawa.

Nigeria saat ini menghadapi banyak konflik, mulai dari serangan kelompok bersenjata Boko Haram hingga pertempuran antara penggembala nomaden (Fulani) dan petani.

“Situasi di utara-tengah tampaknya menyebar ke bagian lain negara itu. Ada kebutuhan untuk tindakan segera untuk mengakhiri kekerasan yang merenggut ribuan nyawa,” kata Callamard pada konferensi pers pada hari Senin di Abuja.

Baca juga: 'Ketika Dia Menolak Untuk Menyangkal Kristus, Mereka Memotong Tangannya': Umat Kristen Nigeria Jelaskan Serangan Mengerikan oleh Boko Haram


"Situasi keseluruhan yang saya temui di Nigeria menimbulkan kekhawatiran ekstrem ... Tanda-tanda peringatan menyala merah: peningkatan jumlah serangan dan pembunuhan selama lima tahun terakhir dengan beberapa pengecualian penting," kata Callamard pada konferensi pers.

"Jika diabaikan, efek riaknya akan menyebar ke seluruh sub-wilayah mengingat peran penting negara itu di benua itu."

Dia mengutuk polisi dan militer "kebrutalan" di seluruh negeri, dan "sistem kekebalan hukum umum".

"Sekarang waktunya untuk memprioritaskan supremasi hukum dan menjadikannya bagian dan keseluruhan dari sistem Nigeria," terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, katanya, menurut Aljazeera.

Menurutnya, kejahatan yang dilakukan di timur laut tidak hanya terhadap para korban dan negara Nigeria.

Baca juga: Pendeta Baptis yang Diculik di Nigeria Dibebaskan Setelah 17 Hari Penyiksaan


“Kejahatan itu melawan kemanusiaan; tanggungjawab harus disampaikan dan orang-orang harus dilibatkan dan hadir dalam proses tersebut.

"Para tersangka pelaku – apakah mereka Boko Haram, kelompok terpisah lainnya atau bahkan agen keamanan – juga harus dimintai pertanggungjawaban," tambah Callamard.

Dia menyerukan kepercayaan di sektor Keadilan, mengatakan bahwa ketidakpercayaan dapat menyebabkan penyebaran kelompok main hakim sendiri dan kasus-kasus hukum rimba (kuat menindas yang lemah) di negara itu.

Kebebasan Dari Hukuman

Cheta Nwanze, seorang analis di SBM Intelligence, mengatakan kepada Al Jazeera: "Dalam hampir dua dekade keberadaan Boko Haram, saya tidak dapat mengingat salah satu pendukung keuangan yang pernah dibawa ke pengadilan ... Kami tidak memiliki satu pun keyakinan yang tinggi terhadap anggota Boko Haram.”

PBB memperkirakan lebih dari 27.000 orang telah terbunuh dan diperkirakan dua juta lainnya mengungsi di timur laut Nigeria karena Boko Haram.

Baca juga: Penerjemah Alkitab Dibunuh Secara Brutal di Kamerun, Lengan Istri Dipotong


Callamard telah berada di Nigeria sejak 16 Agustus dan menyelidiki ruang lingkup kekerasan di negara itu. Dia juga menilai langkah-langkah yang diadopsi oleh pemerintah untuk mengatasi pembunuhan.

Di negara-negara bagian tengah Nigeria, bentrokan antara petani dan penggembala yang berpindah-pindah atas berkurangnya lahan subur telah menewaskan ribuan orang dan membuat puluhan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal.

“Nigeria adalah penekan konflik internal. Tidak adanya tanggungjawab dalam skala sedemikian sehingga kepura-puraan bahwa ini bukan krisis akan menjadi kesalahan besar,” kata Callamard.

"Meningkatnya jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan, perubahan iklim, dan meningkatnya penyebaran senjata, semuanya memperkuat sistem kekerasan lokal," tambahnya.

Pelapor khusus PBB juga memeriksa pengamanan atas penggunaan hukuman mati dan hukum yang diterapkan oleh pengadilan Islam.

"Saya juga mempertimbangkan penindasan keamanan melawan Muslim Syiah, penduduk asli Biafra (IPOB), dan melawan orang-orang Ogoni," kata Callamard.

Baca juga: Bocah 7 Tahun Nigeria: Bagaimana Para Penggembala Menembak Saya, Membunuh Paman Saya


Dia mencatat adanya kunci keputusan-keputusan yang dibuat oleh pengadilan tetapi menambahkan, “ini tidak sedang dilaksanakan. Saya berharap bahwa pemerintah akan mendengar panggilan saya dan menuntut agar perintah pengadilan dilaksanakan.

Otoritas Nigeria tidak segera menanggapi komentar Callamard.

Nigeria berada di peringkat ke-12 pada Open Doors 2019 dari daftar Top 50 negara di mana paling sulit menjadi seorang Kristen.

(Sumber: believersportal)